RuangAnakBangsa.com – Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR RI terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian politik nasional. Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa komunikasi mengenai pengajuan hak tersebut telah berlangsung dengan sejumlah fraksi di parlemen.
Pernyataan Mardani membuka perhatian terhadap perkembangan dinamika politik di Senayan. Pasalnya, dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat itu disebut tidak hanya datang dari internal PKS, tetapi juga melibatkan mayoritas fraksi di DPR.
Mardani bahkan mengungkapkan bahwa lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut.
“Lebih dari 10. Insya Allah hak menyatakan pendapat jalan terus,” ujar Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Mardani, komunikasi lintas fraksi sudah dilakukan. Ia menyebut mayoritas fraksi telah membicarakan langkah penggunaan hak konstitusional DPR tersebut.
Perkembangan ini membuat perhatian tertuju pada kemungkinan langkah lanjutan di parlemen. Namun, dukungan komunikasi politik dan tanda tangan anggota DPR belum otomatis berarti hak menyatakan pendapat telah resmi disahkan atau diputuskan untuk digunakan.
Sorotan berikutnya adalah mekanisme konstitusional yang harus ditempuh. Hak menyatakan pendapat bukan sekadar pernyataan dukungan politik, melainkan memiliki persyaratan pengajuan dan persetujuan melalui mekanisme DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Di tengah perkembangan tersebut, sikap masing-masing fraksi juga menjadi perhatian. Fraksi Gerindra, misalnya, belum menentukan sikap resmi dan masih menunggu pembahasan internal.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan usulan HMP dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme serta ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, perkembangan ini belum menjadi keputusan DPR untuk memberhentikan Wakil Presiden. Proses politik dan konstitusional masih harus berjalan sesuai aturan yang berlaku
