RuangAnakBangsa.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil sikap tegas terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape.
Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, lembaga keagamaan tersebut menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram.
Ketentuan ini bahkan tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan.
Keputusan tersebut menjadi perhatian publik karena menyentuh berbagai aspek, mulai dari kebiasaan masyarakat, kesehatan, perlindungan generasi muda, hingga keberlangsungan industri rokok elektrik di Indonesia.
Dokumen itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Penetapan tersebut diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan tanpa pertimbangan.
MUI melihat adanya sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," kata Niam, Senin (9/11/2026).
Hal yang cukup menjadi perhatian dalam keputusan tersebut adalah cakupan larangannya.
MUI tidak hanya menetapkan hukum penggunaan vape, tetapi juga menegaskan larangan terhadap aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik.
Dengan demikian, ketentuan dalam fatwa ini turut menyentuh mata rantai bisnis vape, mulai dari produsen hingga pihak yang memperdagangkannya.
MUI juga menegaskan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan perbuatan haram.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa persoalan vape tidak semata-mata dipandang sebagai tren gaya hidup, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari potensi bahaya kesehatan dan penyalahgunaan zat berbahaya.
Terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 membuka perhatian lebih luas mengenai masa depan penggunaan rokok elektrik di Indonesia.
Di satu sisi, keputusan tersebut menjadi panduan keagamaan bagi umat Islam. Di sisi lain, ketentuan yang menyasar produksi dan perdagangan juga menjadi perhatian bagi pelaku usaha yang selama ini bergerak di sektor industri vape.
Penting dipahami, fatwa MUI merupakan panduan hukum keagamaan dan tidak otomatis sama dengan larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara. Aspek regulasi dan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat diharapkan dapat memahami isi fatwa secara utuh, bukan sekadar menangkap kabar bahwa vape telah diharamkan.
Keputusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan kesehatan, keselamatan masyarakat, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika membutuhkan perhatian bersama dari berbagai pihak.
