RuangAnakBangsa.com – Raja Juli Antoni mengambil langkah politik dengan mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Keputusan tersebut disampaikan pada Senin, 9 November 2026, sekaligus menandai pengunduran dirinya dari seluruh aktivitas partai.
Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Raja Juli untuk memusatkan perhatian pada tanggung jawabnya sebagai Menteri Kehutanan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Raja Juli mengungkapkan bahwa surat pengunduran dirinya telah disampaikan secara langsung kepada Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Komunikasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyampaian keputusan kepada pimpinan partai.
"Hari ini saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep," kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut bukan sekadar meninggalkan posisi struktural di partai.
Raja Juli ingin memastikan dirinya dapat memberikan perhatian dan waktu secara maksimal untuk mengawal berbagai program prioritas pemerintah, khususnya di sektor kehutanan.
Menurutnya, tanggung jawab sebagai pembantu Presiden Prabowo membutuhkan konsentrasi penuh agar agenda pemerintah di bidang pengelolaan dan perlindungan hutan dapat berjalan sesuai target.
"Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin 'full time' dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan," ujarnya.
Keputusan Raja Juli ini menjadi perhatian karena sebelumnya ia dipercaya menduduki posisi Sekjen PSI untuk periode kepengurusan 2025–2030.
Penunjukan tersebut diumumkan langsung oleh Kaesang Pangarep pada Juli 2025.
Dengan pengunduran diri tersebut, Raja Juli menyampaikan pilihan untuk tidak lagi membagi waktu antara aktivitas kepartaian dan tanggung jawab pemerintahan.
Di sisi lain, sektor kehutanan memiliki sejumlah pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lahan, pencegahan kebakaran hutan, hingga penguatan tata kelola sumber daya alam.
Publik tentu akan menantikan bagaimana keputusan ini beriringan dengan kinerja Kementerian Kehutanan dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan di Indonesia.
Pada akhirnya, pengunduran diri dari jabatan struktural partai tersebut menjadi babak baru bagi Raja Juli Antoni dalam memusatkan aktivitas politik dan profesionalnya pada tugas pemerintahan.
Masyarakat kini dapat mengukur komitmen tersebut melalui hasil kerja nyata, terutama dalam menjaga kelestarian hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
