RuangAnakBangsa.com – Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi salah satu pesan penting yang ingin ditegaskan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintahan.
Tidak boleh ada pejabat, aparat, maupun pihak yang merasa memiliki kekuasaan di atas hukum.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, saat menanggapi perkembangan pengusutan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Syahganda, penanganan perkara tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan dan kekuasaan bukanlah alasan bagi siapa pun untuk berada di luar jangkauan hukum.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, Presiden Prabowo ingin membangun pemerintahan yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Sebab, seluruh fasilitas dan kewenangan yang dimiliki pejabat negara pada dasarnya merupakan amanah yang bersumber dari rakyat.
Dalam pandangan tersebut, Syahganda juga menyoroti pentingnya mengembalikan perhatian pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bangsa, terutama petani dan nelayan.
Menurutnya, para petani yang bekerja memenuhi kebutuhan pangan serta nelayan yang menjaga ketersediaan sumber protein masyarakat merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional.
Program Kerakyatan Jadi Perhatian Pemerintahan Prabowo
Syahganda menilai komitmen pemerintahan Prabowo tidak hanya ditunjukkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui berbagai program yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program yang disorot antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga penyempurnaan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program-program tersebut, menurut Syahganda, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti perubahan kebijakan di sektor pertanian, khususnya penyederhanaan regulasi distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani.
“Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada,” ujar Syahganda.
Penyederhanaan aturan tersebut dinilai penting karena petani membutuhkan kepastian akses terhadap sarana produksi agar kegiatan pertanian berjalan lebih efektif.
Swasembada Pangan Jadi Modal Kemandirian Bangsa
Selain kebijakan pupuk, sektor ketahanan pangan juga menjadi salah satu perhatian utama pemerintahan Prabowo.
Syahganda menyebut pencapaian swasembada delapan komoditas pangan sebagai salah satu perkembangan penting dalam upaya memperkuat kemandirian nasional.
Produksi beras dan penguatan cadangan beras pemerintah juga menjadi bagian dari agenda strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Capaian tersebut sejalan dengan data pemerintah yang menyebut delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada, meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Namun, Syahganda mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk menghentikan perjuangan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus terus dijaga melalui kerja bersama, konsistensi kebijakan, serta persatuan seluruh elemen masyarakat.
“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” tegasnya.
Pernyataan Syahganda tersebut menempatkan dua agenda besar sebagai perhatian pemerintahan Prabowo, yakni memastikan hukum berlaku bagi semua pihak dan menjaga agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata seberapa kuat kekuasaan dijalankan, melainkan sejauh mana keadilan dapat dirasakan dan kesejahteraan mampu menjangkau seluruh lapisan rakyat.
