RuangAnakBangsa.com – Isu mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia mulai menjadi perhatian publik. Polemik ini kembali menghangat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait persoalan dokumen pendidikan setingkat SMA yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Persoalannya bukan lagi sekadar perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Kini, perhatian publik mulai tertuju pada konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang mungkin muncul apabila Gibran benar-benar memilih mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.
Lantas, apakah seorang Wakil Presiden bisa begitu saja mengundurkan diri? Apakah harus mendapatkan persetujuan DPR atau melalui sidang pemakzulan?
Secara konstitusional, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.
Pengunduran diri merupakan keputusan pribadi seorang pejabat untuk melepaskan jabatannya. Sementara pemakzulan atau impeachment merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.
Dalam konstitusi Indonesia, pengaturan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, apabila seorang Wakil Presiden benar-benar mengundurkan diri dan pengunduran dirinya menyebabkan kekosongan jabatan, konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk mengisi posisi tersebut.
Tidak terdapat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) yang secara khusus mensyaratkan persetujuan DPR sebagai syarat diterimanya pengunduran diri Wakil Presiden.
Namun, bukan berarti proses pengunduran diri dapat dilepaskan sepenuhnya dari aturan ketatanegaraan. Konsekuensi kekosongan jabatan tetap harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur konstitusi.
Berbeda dengan Pemakzulan, DPR Punya Peran Penting
Situasinya akan berbeda apabila Wakil Presiden tidak mengundurkan diri secara sukarela, melainkan menghadapi proses pemberhentian atau pemakzulan.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Dalam mekanisme tersebut, DPR dapat mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran konstitusi atau kondisi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7A.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.
Dengan demikian, pengunduran diri sukarela tidak boleh disamakan dengan pemakzulan yang memiliki tahapan hukum dan politik tersendiri.
Sebelumnya, MK dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Sementara itu, MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Meski demikian, putusan terkait dokumen pendidikan tersebut tidak serta-merta berarti Gibran otomatis kehilangan jabatan sebagai Wakil Presiden.
Persoalan status jabatan dan konsekuensi konstitusionalnya harus dilihat berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, publik kini menunggu bagaimana polemik tersebut akan berkembang. Apakah persoalan ini hanya akan menjadi perdebatan hukum dan politik, atau justru membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan?
Satu hal yang jelas, mundur secara sukarela dan diberhentikan melalui pemakzulan adalah dua jalan berbeda. Konstitusi telah mengatur konsekuensi dari masing-masing mekanisme tersebut.
