RuangAnakBangsa.com – Polemik dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah ke DPR RI setelah muncul sejumlah usulan agar parlemen menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa berbagai usulan tersebut akan mulai diproses setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026).
Dasco menjelaskan, DPR belum dapat menjalankan proses pembahasan karena masa sidang baru akan dibuka pada keesokan harinya, Senin (9/11/2026).
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (9/11/2026).
Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR telah menerima banyak aspirasi dari berbagai kalangan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Usulan tersebut tidak hanya datang dari organisasi masyarakat sipil, tetapi juga dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi.
Banyaknya usulan yang masuk membuat persoalan ini berpotensi menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian parlemen setelah masa reses berakhir.
Meski demikian, pernyataan Dasco belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tertentu. Proses selanjutnya masih harus mengikuti mekanisme dan kewenangan kelembagaan DPR.
Publik kini menantikan bagaimana DPR akan merespons berbagai aspirasi tersebut, terutama terkait tindak lanjut putusan MA dan implikasinya terhadap polemik dokumen penyetaraan ijazah Gibran.
Perkembangan ini kembali menempatkan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden dalam sorotan politik dan hukum nasional.
